Mempelajari Sistem Ekonomi Di Indonesia

Sejarah Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia

Sistem ekonomi Pancasila tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui proses yang panjang dan dinamis dari masa pra kemerdekaan hingga masa reformasi. Berikut adalah beberapa tahapan dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia:

• Sistem Ekonomi Nasional (1945-1959)

Periode ini dimulai ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu tokoh kunci dalam pembentukan sistem ekonomi nasional adalah Mohammad Hatta yang menjabat sebagai wakil presiden dan perdana menteri. Ia mengusulkan agar perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum sistem ekonomi nasional. Pasal ini mengatur bahwa:

1. 1. Perekonomian disusun sebagai kegiatan bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
   2. Industri dari berbagai cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup seluruh bangsa dikuasai oleh negara.
   3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada masa ini, Indonesia juga menghadapi tantangan dari serbuan tentara Belanda yang ingin merebut kembali wilayahnya. Untuk mengatasi masalah inflasi dan monopoli mata uang Belanda, pemerintah mencetuskan kebijakan “Gunting Syafruddin” pada tahun 1946. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat memotong uang kertas NICA dan Javasche Bank dari lima negara bagian menjadi setengah asosiasi ke atas. Bagian sebelah kiri masih bisa digunakan untuk pembayaran, sedangkan bagian sebelah kanan bisa ditukar dengan obligasi pemerintah.

• Sistem Ekonomi Terpimpin (1959-1966)

Periode ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden pada tahun 1959. Keputusan ini menyatakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan membubarkan parlemen yang bermasalah saat itu. Soekarno juga membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga tertinggi negara yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai golongan.

Sistem Ekonomi Terpimpin merupakan perluasan dari Sistem Ekonomi Nasional. Sistem ini menekankan peran negara sebagai pengendali utama perekonomian. Negara bertanggung jawab untuk merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan ekonomi secara terpusat dan terpadu. Sistem ini juga mencerminkan doktrin politik Soekarno yang dikenal dengan NASAKOM (Nasional-Agama-Komunis).

Pada masa ini, Indonesia juga menasionalisasikan properti yang dimiliki oleh orang asing, khususnya Belanda. Itu dipraktikkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Akibatnya, bagaimanapun Indonesia secara ekonomi dan politik terisolasi dari negara-negara Barat. Indonesia juga menghadapi masalah defisit anggaran, inflasi, utang luar negeri, dan kemiskinan.

• Sistem Ekonomi Pembangunan (1966-1998)

Periode itu dimulai dengan bencana G30S/PKI pada tahun 1965 yang menggulingkan Sukarno dari kekuasaan. Soeharto, Panglima Angkatan Darat saat itu, mengambil alih pemerintahan dan mendirikan Orde Baru. Selain itu, pada tahun 1966 ia mengeluarkan mandat “Supersemar” 11 Maret, yang memberinya wewenang untuk memulihkan stabilitas dan keamanan negara.

Sistem Ekonomi Pembangunan merupakan variasi dari Sistem Ekonomi Terpimpin. Sistem ini menekankan peran sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator kegiatan ekonomi swasta. Sistem ini juga mencerminkan orientasi politik Soeharto yang pro Barat dan anti komunis.

Pada masa ini, Indonesia juga melaksanakan berbagai reformasi ekonomi, seperti stabilisasi ekonomi makro, deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi. Indonesia juga menerima bantuan dan pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Hasilnya, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan selama tiga dekade.

Namun sistem ekonomi yang berkembang juga menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi, persekongkolan, nepotisme, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan dan ketergantungan ekonomi. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia juga terkena dampak krisis ekonomi dan mata uang Asia, yang menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, kegagalan perusahaan, peningkatan pengangguran dan merebaknya kemiskinan.

• Sistem Ekonomi Demokrasi (1998-sekarang)

Periode ini dimulai dengan gerakan reformasi 1998 yang menuntut Soeharto turun sebagai presiden. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru yang otoriter, korup, dan tidak demokratis. Gerakan ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial yang terpuruk akibat krisis.

Sistem ekonomi demokrasi merupakan penyempurnaan dari sistem ekonomi yang sudah maju. Sistem ini menekankan peran masyarakat sebagai subjek dan tujuan pembangunan ekonomi. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang demokratis. Sistem tersebut juga mencerminkan reformasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pluralisme.

Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia juga melaksanakan berbagai langkah pemulihan ekonomi seperti restrukturisasi perbankan, restrukturisasi utang korporasi, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, otonomi daerah, desentralisasi pajak dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. bisnis Indonesia juga berupaya meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memperluas pasar dan investasi.

Jenis-jenis Sistem Ekonomi

• Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana. Cara penyelesaian masalah didasarkan pada kebiasaan, tradisi dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hasil produksi hanya untuk pemakaian sehari-hari, tidak untuk diperjualbelikan. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga kerja dan sumber daya alam yang minim tanpa bantuan teknologi canggih.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional

1. 1. Tidak ada produsen dan tidak ada konsumen. Kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan tukar menukar.
   2. Belum ada teknologi untuk menghasilkan produk.
   3. Teknik produksinya sederhana, seperti bercocok tanam, berkebun, dan berburu.

Meskipun sistem ekonomi tradisional sederhana, ia memiliki beberapa keunggulan, yaitu minimnya eksploitasi sumber daya alam dan tenaga manusia. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak ingin mencari keuntungan melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang konflik antar komunitas sangat kecil. 

Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah produksi yang terbatas, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan barang-barang yang tidak dapat dipertukarkan. Misalnya, Anda ingin makan singkong rebus. Akhirnya, ganti dengan 1 piring ayam dengan singkong matang. Padahal, nilai tukar daging ayam jauh lebih tinggi dibandingkan singkong.

• Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal atau pasar adalah sistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk secara bebas terlibat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tujuan sistem ekonomi liberal adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Peran pemerintah hanya mengawasi, praktis tidak ada. Sistem ekonomi pasar sesuai dengan teori Adam Smith yang berbunyi: “Laissez Fairre, laissez Passer”, yang berarti kegiatan ekonomi harus dilimpahkan kepada masyarakat. Sistem ekonomi ini dianut oleh banyak negara di benua Amerika dan Eropa seperti Amerika Serikat, Inggris atau Jerman.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal:

Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok: pengusaha, yang bebas memilih industri mereka, dan pencari kerja, yang bebas memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan.

1. 1. Rakyat diberi kebebasan untuk membeli alat-alat produksi dengan uang pribadi.
   2. Terjadi persaingan antar masyarakat.
   3. Peran pemerintah sangat kecil.
   4. Tindakan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar.

Seperti yang telah disebutkan, negara memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan roda perekonomian ke tangan mereka sendiri. Orang yang bertindak sebagai produsen memiliki kebebasan untuk berinovasi menciptakan produk. Di sisi lain, konsumen memiliki banyak pilihan barang berkualitas baik.

Namun, sistem ekonomi pasar juga berdampak negatif bagi beberapa pihak, terutama yang tidak memiliki banyak modal. Penjual modal rendah bisa kalah dari pengusaha modal tinggi. Mereka kehilangan kualitas, produktivitas, dan bahkan promosi yang sulit diterapkan sambil menghindari kerugian. Selain itu, negara bisa mengalami resesi atau krisis ekonomi.

• Sistem Ekonomi Komando

Jika ekonomi komando adalah kebalikan dari ekonomi liberal, cerdas. Pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan perekonomian negara. Mereka menentukan barang apa yang diproduksi, bagaimana distribusinya, harga jual, dan bahkan tenaga kerja. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah kepuasan kebutuhan bersama. Ekonomi komando juga dikenal sebagai ekonomi terpusat/terkendali/sosialis. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando adalah Korea Utara.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando:

1. 1. Sumber daya dikendalikan oleh pemerintah, sehingga orang tidak diperbolehkan untuk menggunakannya secara bebas.
   2. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh negara.
   3. Peran masyarakat hanya sebagai pelaksana.

Negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi komentar terlihat otoriter, tetapi krisis ekonomi jarang terjadi di negara-negara tersebut karena pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi. Pendapatan masyarakat juga merata karena pemerintah mengatur pembagian kerja untuk semua orang.

Anda mungkin sudah bisa menebak kerugian dari sistem ekonomi komando? Ya benar sekali! Masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Kualitas barang tidak optimal, hak milik pribadi tidak diakui dan pedoman umumnya bersifat memaksa.

Jadi apa sistem ekonomi Indonesia? 

Sistem ekonomi yang dikenalkan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi pancasila. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Sistem ini juga mencerminkan semangat kolektivisme, kekeluargaan, demokrasi, keadilan, kemandirian dan keseimbangan.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila diuraikan dalam Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus sebagai berikut:

1. 1. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945) sebagai landasan ideologis dan konstitusional.
   2. Mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.
   3. Menyeimbangkan dan menyelaraskan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
   4. Penerapan prinsip demokrasi, keadilan, kemandirian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan perekonomian.
   5. Beradaptasi dengan perkembangan zaman, tantangan global dan kebutuhan lokal.  Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Keunggulan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

• Keunggulan

1. 1. Adanya Kebebasan untuk berkreativitas dan berinovasi
      Salah satu keunggulan sistem ekonomi pancasila adalah kebebasan berkreasi dan berinovasi. Individu dapat memulai usahanya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau negara.
   2. Mengutamakan kepentingan rakyat
      Sistem ekonomi Pancasila semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.
   3. Pengelolaan ekonomi secara kolektif
      Kegiatan ekonomi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama, guna mencapai persemakmuran dan kemakmuran.
   4. Hak milik individu diakui negara
      Keunggulan sistem ekonomi pancasila adalah hak milik pribadi diakui oleh negara sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

• Kekurangan

1. 1. Kurang efisien
      Salah satu kekurangan dari sistem ekonomi pancasila adalah perekonomian biasanya tidak berjalan secara efisien. Karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan lebih banyak waktu, pendapat dan refleksi.
   2. Pengambilan keputusan yang lambat
      Dalam sistem ekonomi ini, proses pengambilan keputusan berjalan lambat. Oleh karena itu harus dikaitkan dengan kebaikan bersama.
   3. Adanya dominasi negara
      Sisi lain dari sistem ekonomi pancasila adalah dominasi negara dalam mengelola perekonomian yang dapat melumpuhkan bahkan mematikan inovasi dan kreativitas rakyat.