Revolusi industri 4.0, yang sering disebut sebagai four point zero, adalah tahap keempat dalam evolusi revolusi industri. Proses ini telah berlangsung sejak abad ke-18, ditandai dengan perubahan yang sangat pesat yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan melalui digitalisasi di hampir semua bidang. Di Indonesia, revolusi industri dalam fase ini sudah mulai nampak, seperti yang terlihat dari keberadaan startup Gojek yang memungkinkan masyarakat untuk memesan transportasi maupun makanan hanya dengan satu klik.

Inisiatif ini juga menjadi salah satu alasan peluncuran E-Government, yang diharapkan bisa membantu masyarakat serta menyelesaikan berbagai masalah secara digital dan lebih efisien. E-Government dirancang untuk meningkatkan interaksi dan memperbaiki kualitas hubungan antara publik dengan pemerintah. Namun, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentu menghadapi berbagai kendala yang menghambat terwujudnya digitalisasi secara luas.

Menurut pandangan beberapa pakar, E-Government merupakan cara bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi baru guna memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah diakses, baik dalam hal pelayanan maupun informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses serta institusi demokrasi. E-Government memiliki empat level.

Pada tahap pertama, pemerintah berupaya untuk menyebarluaskan informasi tentang sistem ini melalui situs resmi mereka. Di tingkat kedua, harus ada jenis interaksi yang terjadi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui email. Pada level ketiga, masyarakat diharapkan dapat melakukan transaksi timbal balik dengan kantor pemerintah. Sedangkan pada level terakhir, terdapat integrasi di mana semua kantor pemerintah berbagi dan menggunakan basis data yang sama.

Pengertian E-Government

E-Government dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berbasis elektronik, yang berarti merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan teknologi. Dengan kata lain, E-Gov adalah sebuah langkah yang diambil oleh pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyediakan informasi dan layanan kepada warganya, baik dalam konteks bisnis maupun hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. E-Gov juga memiliki penerapan di sektor legislatif, yudikatif, dan administrasi publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi internal, memberikan layanan kepada masyarakat, serta menjalankan proses pemerintahan yang mendukung prinsip demokratis.

Model-Model pada E-Government

Terdapat sekurangnya empat jenis model yang diadopsi oleh E-Government yang masing-masing dibedakan berdasarkan cara penggunaanya. Untuk memahami mengenai model dalam E-Government. Berikut adalah penjelasan yang bisa Anda simak :

• Government-to-Citizen atau Government-to-Customer

Model yang dikenal dengan singkatan G2C ini memungkinkan layanan publik atau informasi disampaikan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai hal seperti pajak secara daring, kesempatan kerja, jaminan kesehatan, dokumen kependudukan, akta lahir, akta nikah, paspor, imigrasi, pendidikan beasiswa, hingga bantuan bencana.

Keunggulan dari model ini adalah pelayanan yang lebih baik, yang bisa diakses selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, tanpa memerlukan kehadiran langsung di kantor. Namun, meskipun ada banyak keuntungan, model ini juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

• Government-to-Business

Model yang dikenal dengan nama G2B ini memfasilitasi transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Dengan model G2B, informasi yang diperlukan oleh para pelaku usaha untuk bertransaksi dengan pemerintah dapat diakses.

Harapan dari penggunaan model ini dalam penjualan produk dan layanan kepada pemerintah adalah untuk mendukung kegiatan pemerintahan melalui aplikasi E-Procurement. Informasi terkait model ini mencakup pajak perusahaan, peluang usaha, pendaftaran perusahaan, dan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan sektor bisnis. Salah satu keuntungan dari model ini adalah dukungan pemerintah yang diberikan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, serta untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan sektor industri.

• Government-to-Government

Memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi secara daring antara departemen atau instansi pemerintah di satu negara dengan negara lainnya melalui sistem database yang terintegrasi. Model G2G ini menyediakan layanan seperti data terkait ekspor dan impor, informasi mengenai tenaga kerja, beasiswa, bantuan domestik maupun internasional, serta aspek perdagangan.

G2G memungkinkan adanya transparansi dalam layanan antar pemerintah, terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

• Government-to-Employee

Dikenal sebagai G2E, model E-Gov ini tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga fokus pada penyediaan layanan khusus untuk pegawai atau karyawan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada para pegawai, beberapa layanan yang termasuk dalam model E-Gov ini adalah BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Kelebihan E-Government

Dalam melakukan penerapan E-Government memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu dicermati. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keuntungan E-Government dari sudut pandang masyarakat :

• Kualitas layanan yang dihadirkan lebih memuaskan, dengan akses informasi yang tersedia setiap hari, sepanjang waktu, menjadi salah satu keunggulan. Tanpa perlu menunggu jam buka kantor dan menjalani proses secara langsung, E-Gov memungkinkan Anda untuk dengan mudah mendapatkan informasi dari rumah, pasar, atau lokasi lain selama terkoneksi dengan internet.
• Transparansi kepada publik diharapkan dapat membantu menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas, sehingga mengurangi rasa curiga dan ketegangan di antara semua pihak yang terlibat.
• Masyarakat diberdayakan melalui akses informasi yang mudah, sehingga ketika informasi yang mereka butuhkan tersedia, mereka akan secara mandiri belajar untuk menentukan mana yang relevan. Contohnya meliputi data mengenai sekolah, jumlah kelas, kapasitas siswa di masing-masing sekolah, standar kelulusan, dan lainnya yang ditampilkan dalam platform online untuk memudahkan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak mereka.
• Upaya koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pengiriman email atau pertemuan virtual lewat video conference, yang berkontribusi pada efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah.
• Masyarakat dengan mudah dapat mengakses kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, memastikan bahwa program-program pemerintah tetap berjalan dengan efektif dan tidak terhambat.

Kelemahan E-Government

E-Gov juga menghadapi beberapa kelemahan yang dapat dijadikan indikator untuk terus memperbaiki keungulannya :

• Salah satu risiko yang signifikan adalah adanya kemungkinan terjadinya kejahatan siber yang bisa merusak sistem dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi sebuah E-Gov, akibat dari kebebasan masyarakat untuk menjelajahi situs pemerintahnya. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah peretasan situs KPU oleh cracker selama proses Pemilu berlangsung.
• Kelemahan yang paling mencolok terlihat dari minimnya pemahaman publik mengenai kredibilitas, informasi di situs, serta agenda tersembunyi dari pemerintah yang bisa memengaruhi pandangan masyarakat secara bias.
• Teknologi dan strategi yang diterapkan masih belum matang dan adanya keterbatasan dana yang dipersembahkan untuk pengembangan E-Government.
• Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk terhubung ke internet juga menjadi salah satu penyebab kelemahan ini.

Kesimpulan

Setiap bentuk digitalisasi tentu memiliki sisi positif dan negatif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menghambat perkembangan situs pemerintah. Hambatan tersebut dapat muncul dari luar atau dari dalam struktur pemerintahan itu sendiri.

Dalam menciptakan sistem yang efektif, perlu adanya kolaborasi dari pihak-pihak terkait, baik dalam proses pembuatan maupun implementasinya. Kelemahan yang ada dapat berfungsi sebagai tantangan untuk mencari solusi ke depannya, dengan menambahkan beberapa keunggulan lain. Walaupun digitalisasi mungkin mengurangi interaksi dan komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, hal ini juga dapat menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah ketika proses tersebut terhambat.

Pemerintah berharap bahwa digitalisasi akan membantu mengurangi ketidakefektifan dalam menangani urusan administrasi. Melalui digitalisasi, diharapkan akan mengurangi masalah tersebut dan menjadikan semua urusan masyarakat menjadi lebih terorganisir dengan baik.